JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news – Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) yang terlalu terpusat perlu dikaji secara cermat karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut mereka, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan, transparansi, serta kemampuan menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Ekonom dari berbagai lembaga menilai bahwa sentralisasi pengelolaan ekspor memang dapat mempermudah pengawasan arus devisa dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, di sisi lain, kebijakan yang tidak disertai fleksibilitas bagi eksportir berisiko mengurangi daya saing dan memengaruhi aliran devisa yang masuk ke dalam negeri.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan terkait ekspor SDA tidak menimbulkan hambatan baru bagi dunia usaha. Jika pelaku pasar menilai aturan terlalu ketat atau kurang efisien, hal itu dapat memengaruhi sentimen terhadap pasar keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah,” ujar seorang ekonom dalam diskusi ekonomi di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, stabilitas rupiah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekspor, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi global, pergerakan harga komoditas, arus modal asing, serta kebijakan moneter. Karena itu, pendekatan yang seimbang dinilai lebih efektif dibandingkan penerapan sentralisasi secara penuh.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia dinilai perlu menjaga iklim investasi dan kepastian usaha agar tetap menarik bagi pelaku pasar internasional. Kebijakan yang mendukung kelancaran ekspor dan masuknya devisa diyakini dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa berbagai langkah pengelolaan SDA bertujuan meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas sektor keuangan serta memastikan kebijakan yang diterapkan tidak menghambat aktivitas ekspor.

Pengamat ekonomi menilai dialog yang intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan otoritas keuangan menjadi kunci untuk meminimalkan potensi dampak negatif terhadap pasar. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan pengelolaan SDA diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian tanpa menimbulkan tekanan tambahan terhadap rupiah.

Meski demikian, para ekonom menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Langkah ini diperlukan agar setiap potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.